tirto.id - Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang menilai bahwa utang saat ini lebih besar dibanding pemerintahan sebelumnya. Menurut Piter, utang seharusnya bukan isu yang perlu diperdebatkan oleh para capres. Sebab, semua capres pasti akan melakukan utang dan menambah utang.
"Tidak ada capres yang nanti ketika menjabat jadi presiden bisa melaksanakan programnya tanpa menambah utang. Saya kira pak JK juga sangat paham itu," kata Piter kepada Tirto, Selasa (23/5/2023).
Dia mengatakan besarnya utang juga bukan ukuran bahwa ada masalah di keuangan pemerintah atau fiskal. Karena semakin besar utang kalau diikuti semakin besar size ekonomi adalah kewajaran.
"Contoh utangnya konglomerat dengan utangnya saya pasti besaran utangnya konglomerat. Tapi itu tidak berarti saya lebih aman secara keuangan. Bukan berarti saya lebih baik," pungkas dia.
Piter menyebut, posisi utang Pemerintah Jokowi-Ma'ruf saat ini masih di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Adapuosisi utang hingga per Maret 2023 baru sekitar 39,17 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jauh juga dibawah rasio utang negara-negara maju seperti Jepang yang rasio utangnya diatas 200 persen," jelasnya.
Mengutip APBN Kita, utang pemerintah meningkat mencapai Rp7.879 triliun pada akhir Maret 2023 atau setara dengan 39,17 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisi utang ini naik sekitar Rp872 triliun jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat Rp7.052 triliun.
Utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp7.013 triliun atau sekitar 89,02 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp865 triliun atau 10,98 persen.
Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK sebelumnya telah mengingatkan beratnya persoalan bangsa yang harus dipikul di masa yang akan datang. Sehingga, sebelum persoalannya semakin membesar dan membahayakan bangsa, maka harus diselesaikan. Salah satunya adalah utang negara.
JK mengatakan berutang memang mudah dilakukan, tapi yang susah adalah membayar utang. Dia menyinggung Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikannya.
"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan," ujar JK dalam milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023.
JK menjelaskan, tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini yakni dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang terbesar.
"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
